MENEGAKKAN TIANG EKONOMI NEGARA DENGAN MENCIPTAKAN WIRAUSAHAWAN DOMESTIK

Pada Tanggal 2 Februari 2011 Menteri Koperasi dan UKM, Sjafrudin Hasan telah menyatakan Gerakan Nasional Kewirausahaan Nasional yang menandakan bahwa pemerintah serius menciptakan para entrepeneurship untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi negara sehingga dapat dikatakan sebagai negara maju. Jumlah entrepeneurship di Indonesia baru mencapai 0,24% sedangkan di negara maju jumlah entrepeneurship mencapai 2%. Ketua DPR, Bapak Marzuki Alie juga menyampaikan dalam tulisan mengenai “Kewirausahaan Dalam Rangka Kebangkitan Nasional” pada tanggal 6 Juni 2011 menyatakan Seorang Ilmuwan Amerika bernama David McClelland, pernah menjelaskan bahwa suatu negara disebut makmur jika mempunyai jumlah wirausahawan minimal 2% dari jumlah penduduknya. Namun, saat ini jumlah pengusaha Indonesia hanya 0,24% dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta, maka negeri ini membutuhkan setidaknya 4,2 juta pengusaha lagi untuk mencapai minimal 2% jumlah usahawan.Hal ini sebenarnya masih minim dibandingkan persentase di negara-negara lain. Sebagai contoh, jumlah pengusaha di Singapura mencapai 7,2% dari jumlah penduduk, Malaysia 2,1%, Thailand 4,1%, Korea Selatan 4%, China dan Jepang 10%, sementara Amerika Serikat 11,5%. Lantas, apakah dengan program Gerakan Nasional Kewirusahaan Nasional yang dideklarasikan oleh Menteri Koperasi dan UKM akan menciptakan wirausahawan-wirausahawan yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?.

Sebenarnya, bila kita berkaca pada data BPS Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Menurut Republika, jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sebesar 30,02 persen ini setara dengan jumlah penduduk di Malaysia. Apabila, pemerintah ingin mempercepat pengurangan penduduk miskin maka diperlukan percepatan pula untuk membangun lapangan kerja baru dengan menciptakan wirausahawan yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja padat karya. Menciptakan wirausahawan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dengan membentuk sistem pendidikan yang menciptakan entrepreneurs handal sebagai contoh MIT (Massachusette Institute Technology) dimana dalam kurun waktu tahun 1980-1996 ditengah pengangguran terdidik yang semakin meluas dan kondisi ekonomi, sosial politik yang kurang stabil, MIT merubah arah kebijakan perguruan tingginya dari high Learning Institute dan Research University menjadi Entrepreneurial University. Meskipun banyak pro kontra terhadap kebijakan tersebut namun selama kurun waktu diatas (16 tahun) MIT mampu membuktikan lahirnya 4 ribu perusahaan dari tangan alumni-alumninya dengan menyedot 1.1 juta tenaga kerja dan omset sebesar 232 miliar dolar pertahun. Permasalahannya, orang-orang yang mau masuk dalam Entrepreneurial University mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan entrepreuneurship  dan mengapresiasi keberadaan Entrepreneurial University. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dua hal ini. Pertama, mencari bibit mahasiswa berjiwa Entrepeneurship dan berkualitas dari unversitas-universitas di seluruh Indonesia. Kedua, mengintegrasikan output dari Entrepreneurial University ke dalam Program Gerakan Kewirausahaan Nasional Yang dicanangkan pemerintah. Ketiga,pemerintah harus mulai merubah maindset dengan tidak hanya memfokuskan pada output wirausahawan yang kesulitan modal saja, namun juga memperhatikan terhadap proses baik melalu pendidikan yang berkualitas dan murah, mendorong keterlibatan semua pihak termasuk pengusaha, dan memberikan kemudahan berusaha bagi wirausahawan-wirausahawan baru.